Apa akar korupsi di Indonesia?

Dilihat 1,04 rb • Ditanyakan 9 bulan lalu
1 Jawaban 1

Aku akan memperdebatkan kalau salah satu praktisi yang paling bahaya (tapi masih jarang disebutkan) di Indonesia yang merupakan akar kuat yang menghasilkan korupsi adalah: tingkat bayaran menyeramkan pada hakim kami. Di tanah airku di Jawa Tengah, hakim baru itu dibayar Rp 3 juta per bulan, hakim yang senior dibayr Rp 5 juta per bulan; itu sekitar USD 4-7 ribu per tahunnya. Kudengar, tingakt bayaran ini tidak jauh lebih baik daripada area lain di Indonesia, termasuk Jakarta. Di AS, hakim dibayar USD 174-230 ribu per tahun. Dan di Singapura, hakim mendapatkan SGD 234-347 ribu per tahun. Dengan gaji dasar yang rendah itu, hakim di Indonesia tidak dapat hidup semestinya, tidak seperti AS dan Singapura. Dengan pendapatan jujur USD 4-7 ribu per tahun, hakim Indonesia akan memiliki waktu sulit untuk mengirim 2 anak mereka ke sekolah lokal yang baik, itu contohnya. Karena itu mereka lebih cenderung mendapatkan godaan meneter. Dan hal itu membuat lingkungan dimana korupsi dapat dengan mudah masuk dalam cabang yudikatif dalam pemerintahan.

Pikiran legal yang baik (dengan kejujuran) tidak akan diterapkan untuk menjadi hakim di Indonesia. Karena kalau mereka tetap menjaga sikap jujur tanpa korupsi, mereka tidak bisa membiayai hidup keluarga mereka. Hadapilah, hakim itu juga manusia. Kebanyakan manusia ingin melakukan apa yang terbaik untuk istri, anak-anak, dan orang tuanya. Apa USD 4-7 ribu per tahun bisa membiayai semua itu? Tidak. Terutama karena ada kesempatan karir lain untuk mekere di negara.....

Mereka bisa menjadi pengacara perusahaan, penasihat hukum, dll. Kebanyakan orang Indonesia sebenarnya tidak menginginkan korupsi apapun. Mereka menyukai hidup diatas. Ada 3 cabang pemerintahan dalam demokrasi (eksekutif, legislatif, yudikatif)... Tugas dari yudikatif adalah untuk menegakkan hukum, termasuk hukum melawan korupsi. Tapi kalau bagian yudikatif itu sendiri lemah terhadap korupsi... Tentu saja akan ada korupsi dalam bagian Eksekutif dan Legislatif. Hal itu membuat membuah masalah menjadi sistemik dengan semua 3 cabang yang mendukung lingkungan korupsi untuk seluruh bangsa...... Aku tidak cukup naif untuk mengatakan untuk meningkatkan gaji hakim di Indonesia akan memperbaiki semua korupsi di negara, tapi pastinya akan membuat perbedaan pandangan yang besar bagi banyak hakim dan hakim dimasa depan, kalau kompensasi tahunan mereka sekitar USD 100-150 ribu dari awal karir mereka.

Untuk yang berpikir kalau tingkat bayaran ini gila dan APBN kami tidak mencukupi, coba lihat biaya tahunan kami dulu... dan sebagai catatan, ada sekitar 9 ribu hakim di Indonesia. Mengeluarkan uang untuk hal ini setimpal. Jauh lebih baik daripada mengeluarkan Rp 300 triliun per tahun untuk subsidi bahan bakar. Aku memprediksi banyak pikiran kritis, tinggi, dan jujur diantara generasi muda ini mungkin sebenarnya dapat mengambil jalur karir yang bisa mendapatkan gaji yang baik. USD 100-150 ribu per tahun bisa melakukan jalan yang panjang di Indonesia. Peningkatan kompensasi radikal harus diatar dalam generasi baru yang belom ternodai oleh orang-orang yang benar-benar ingin karir yang menegakkan keadilan (dan juga mendapat gaji yang setimpal dalam prosesnya). Dipikiran mereka, mereka akan bilang: "Karir yang baik, gaji yang baik, masa depan yang baik untuk diriku dan keluargaku... dan aku membantu Indonesia menjadi masyarakat yang taat pada peraturan. Kenapa tidak?"

Terjawab 8 bulan lalu
Kau memiliki jawaban yang lebih baik?
Tulis jawaban sekarang