Apa alasan sebenarnya mengapa pemerintahan Indonesia tidak melarang Front Pembela Islam (FPI)?

Dilihat 4,24 rb • Ditanyakan lebih dari 2 tahun lalu
1 Jawaban 1



FPI (Front Pembela Islam) merupakan salah satu organisasi massa Islam yang sering dibicarakan akhir-akhir ini. FPI merupakan ormas yang paling populer, fenomenal dan kontroversial di Indonesia. Entah karena semangatnya memberantas kemaksiatan di Indonesia atau karena terkenal aksi anarkisnya saat merazia warung miras dan berbagai tempat mesum di berbagai wilayah indonesia atau mungkin juga terkenal karena ketua Front Pembela Islam yaitu Habib Muhammad Rizieq Shihab.

FPI menjadi sangat terkenal karena aksi-aksinya yang kontroversial sejak tahun 1998. Rangkaian aksi penutupan klab malam, tempat pelacuran dan tempat-tempat yang diklaim sebagai tempat maksiat, penangkapan (sweeping) terhadap warga negara tertentu, konflik dengan organisasi berbasis agama lain adalah wajah FPI yang paling sering diperlihatkan dalam media massa.

Tetapi, sungguh tidak adil apabila kita mengadili FPI hanya berbekal pemberitaan di media, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa media kebanyakan berideologi sekuler dan liberal serta kapitalis. Bagi para pengusaha media, berita yang unik dan heboh adalah berkah yang tak akan disia-siakan mereka. Umat islam yang terkenal dengan kelembutan dan sopan santunnya seakan tercoreng dengan berbagai aksi FPI.  

Di samping aksi kontroversial yang sering diberitakan, FPI juga sebenarnya sangat aktif melibatkan diri dalam aksi-aksi kemanusiaan, antara lain pengiriman relawan FPI ke daerah bencana tsunami di Aceh, bantuan relawan dan logistik saat bencana gempa di Padang dan banyak aktivitas kemanusiaan lainnya. Sayangnya berita-berita aksi kemanusiaan yang dilakukan FPI, justru tidak banyak di blow up oleh media-media tersebut. 

Akibat berita yang tidak berimbang tersebut, banyak masyarakat semakin membenci FPI dan menuntut agar FPI dibubarkan. - Banyak pihak yang mengecam aksi-aksi penertiban (sweeping) yang mereka anggap cenderung anarkis dan mengganggu ketertiban umum. Namun apakah FPI benar-benar bisa dibubarkan oleh pemerintah? Mari kita lihat analisanya:


Akankah FPI Dibubarkan?

Tindakan FPI sering dikritik berbagai pihak karena tindakan main hakim sendiri yang berujung pada perusakan hak milik orang lain. Pernyataan bahwa seharusnya Polri adalah satu-satunya intitusi yang berhak melakukan hal tersebut dijawab dengan pernyataan bahwa Polri tidak memiliki insiatif untuk melakukannya.

Karena aksi-aksi kekerasan itu meresahkan masyarakat, termasuk dari golongan Islam sendiri, beberapa ormas dan banyak masyarakat menuntut agar FPI dibubarkan. Mereka membuat petisi pembubaran FPI dan ajakan bergabung. Menurut mereka walaupun FPI membawa nama agama Islam, pada kenyataannya tindakan mereka bertentangan dengan prinsip dan ajaran Islami.

Sedangkan menurut Pengurus FPI, tindakan anarkis itu dilakukan oleh oknum-oknum yang kurang / tidak memahami Prosedur Standar FPI.

Wacana pembubaran Front Pembela Islam (FPI) berulangkali disuarakan. Tetapi organisasi tersebut tetap saja eksis di tengah kritikan, karena secara organisasi FPI sulit dibubarkan. Mengapa? Berikut ini analisa soal sulitnya pemerintah membubarkan FPI, menurut pendapat saya pribadi:

  • Walaupun secara resmi organisasi tersebut dilarang, Ideologi akan terus menetap dalam diri orang-orang (anggota) yang ada dalam organisasi tersebut beserta jaringannya. Struktur sosial dan hirarki akan tetap ada dan mereka masih bisa mempengaruhi banyak orang, setidaknya di dalam wilayah mereka.
  • Jika pemerintah melarang mereka sepenuhnya, mereka hanya akan bergerak secara sembunyi-sembunyi dan akan semakin sulit untuk mengawasi aktifitas mereka, strukturnya, dan lain sebagainya. Setidaknya dalam bentuk FPI yang sekarang ini, mereka memiliki pendiri yang jelas, juru bicara, dan lain sebagainya yang dapat di awasi oleh polisi dan intelijen. --Situasi ini juga merupakan salah satu alasan mengapa beberapa negara Eropa memperbolehkan partai sayap kanan untuk tetap ada dan bahkan menerima dana dari negara secara resmi (contohnya, Partai Nasional Demokrat Jerman - National Demokratische Partei Deutschlands (NPD)).--
         
  • Hukum yang digunakan untuk melarang organisasi-organisasi biasanya selalu ambigu, menggunakan kata-kata seperti ketertiban umum, kepentingan nasional, dan lain sebagainya, sehingga secara praktis hukum tersebut sedang mengarahkan ke “lereng yang licin” yang mana bisa digunakan untuk menghancurkan organisasi apapun yang pada dasarnya tidak berpihak dengan otoritas pemerintahan yang sedang berkuasa atau yang sah. (Misalnya dalam kasus di Indonesia, hukum tersebut bisa saja digunakan untuk menghancurkan LSM lingkungan yang memprotes alokasi yang tidak tepat dari izin pertambangan). Kesimpulannya, hukum tersebut dapat sangat merugikan kebebasan berbicara dan berorganisasi. 

Ada juga yang mengatakan, mengapa pemerintahan Indonesia tidak melarang FPI, karena FPI itu mempunyai hubungan dekat dengan polisi dan juga karena mereka sering mendapat restu dari pemerintahan setempat, atau karena politisi tertentu berpikir jika bersikap keras terhadap FPI, maka akan mengganggu popularitas mereka dalam wilayah basis pemilih mereka. Saya tidak begitu yakin tentang hal ini, karena secara umum saya berpikir bahwa hukum harus ditegakkan secara selektif.

Jadi menurut saya, apa yang perlu diperbaiki adalah penegakan hukum, bukan dengan FPI dibubarkan, yaitu setiap kali ada anggota dari organisasi tersebut yang melakukan pelanggaran hukum (seperti penyerangan, main hakim sendiri, dan lain sebagainya), mereka harus diinvestigasi secara pidana, dan dituntut dengan benar. 

Hukum yang berlaku sekarang ini, sudah cukup baik melakukan hal tersebut, mengingat bahwa anggota organisasi FPI pernah melakukan pelanggaran hukum, seperti merusak hak milik orang lain, dan langsung diproses hukum. Bahkan ketua Front Pembela Islam, Habib Rizieq, pernah dipenjara karena dianggap yang bertanggung jawab akibat aksi anarkis angggotanya. 




Kesimpulannya, pelanggaran hukum apapun yang dilakukan baik secara kelompok maupun individu, harus ditindak secara hukum, namun tidak bisa menindak secara organisasi.

Disamping itu sebagai individu kita harus kritis terhadap pemberitaan media, jangan mau "taklid buta" terhadap media, asal dengar berita, langsung percaya saja tanpa mau mencari tahu fakta yang sebenarnya dan tidak memiliki bukti nyata. Kita juga harus menyadari, bahwa tidak ada yang bisa sempurna benar, karena manusia itu tidak pernah luput dari kesalahan. (Baca: Apa yang membuat pendukung PKS terkadang kurang menyenangkan ?)



Terjawab lebih dari 2 tahun lalu
Kau memiliki jawaban yang lebih baik?
Tulis jawaban sekarang