Apa pendapat dan kemungkinan tindakan yang akan dilakukan Pemerintah Joko Widodo terhadap Pemuda Pancasila?

Dilihat 2,98 rb • Ditanyakan lebih dari 2 tahun lalu

Film dokumenter “The Act Of Killing” bercerita tentang tragedi kemanusiaan yang dilakukan oleh Pemuda Pancasila juga cara kerja politik Indonesia. Saya bertanya-tanya, bagaimana cara Bapak Joko Widodo menangani ini semua

1 Jawaban 1

                     

Perjalanan sebuah organisasi pastilah penuh warna dan dinamika. Didalamnya terdapat tahapan yang menunjukkan adanya proses perubahan. Hal ini dibuktikan  oleh organisasi Pemuda Pancasila yang  sejak didirikan pada 1959, mengalami banyak proses perubahan tersebut. Sejak awal berdirinya, organisasi kepemudaan ini dibentuk dengan tujuan mulia, yaitu membangun suatu kekuatan pemuda dan masyarakat serta menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 


                        

Pemuda Pancasila tidak pernah sepi dari gerakan untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Ketika Pancasila dalam ancaman dan hendak dirongrong oleh barisan Pemuda Rakyat beserta kekuatan PKI, dengan sigap kader-kader Pemuda Pancasila tampil sebagai penyelamat. Sekitar tahun 1965 ketika terjadi gerakan PKI, yang berupaya mengubah ideologi negara dengan faham komunis, Pemuda Pancasila tampil sebagai salah satu organisasi yang gigih memerangi PKI dan antek-anteknya.

Seiring berjalannya waktu, perjalanan organisasi ini mengalami banyak lika-liku, sehingga membentuk opini negatif dalam masyarakat. Sebagai contoh, Pemuda Pancasila sering disebut menjual jasa pengamanan lahan, penagihan, dan penjaga keamanan. Ordernya diterima dari perusahaan resmi yang memiliki jaringan dengan Pemuda Pancasila. Mereka juga kadang terlibat bentrok dengan ormas yang lain sehingga sering kali dikaitkan dengan dunia premanisme dan kekerasan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Pemerintah di era Demokrasi ini, berencana akan mengambil tindakan tegas bagi organisasi manapun yang melanggar hukum. 

Jadi, apakah pemerintahan Jokowi akan mengambil tindakan tegas terhadap Pemuda Pancasila? Mari kita lihat lebih lanjut uraian singkat berikut ini :


Tindakan Tegas Pemerintah 

  

Seperti yang telah disebutkan di atas, Ormas Pemuda Pancasila memang sudah sangat akrab dengan aksi-aksi yang merusak, seringkali Pemuda Pancasila terlibat perseteruan atau persaingan dengan ormas lain dalam memperebutkan lapak ekonomi hingga berujung pada bentrokan. 

Bahkan, bila kita menyaksikan film dokumenter “The Act of Killing” (Jagal), karya sutradara Amerika Serikat, Joshua Oppenheimer, maka bisa kita lihat kiprah Pemuda Pancasila dalam dunia premanisme di kota Medan sudah tampak jelas sejak 1960-an. Para anggota Pemuda Pancasila sering disebut terlibat dalam pembantaian massal pada anggota PKI dan etnis Tionghoa di Sumatra Utara setelah peristiwa Gerakan Satu Oktober 1965.

Pada era rezim Soeharto, Pemuda Pancasila seringkali tampil sebagai pelindung atau bagian dari partai Golkar, partai yang berkuasa pada saat itu. Dalam beberapa kasus, Pemuda Pancasila kerap berseteru dengan lawan-lawan politik Golkar maupun Soeharto. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pemerintahan Jokowi berencana akan mengambil langkah untuk membekukan Ormas Pemuda Pancasila. Memang rasanya cukup sulit untuk melakukan hal tersebut, dikarenakan:

  • Politik Indonesia sangatlah rumit, tidak mungkin untuk memberantas organisasi-organisasi yang ada, karena mereka menjalin hubungan yang baik dan cukup dalam dengan pemerintah.
  • Hingga saat ini, Soeharto masih memiliki banyak simpatisan setia di Indonesia dan jika ada yang memutuskan untuk melawan organisasi seperti Pemuda Pancasila, mungkin akan terjadi pergolakan politik.

Sebenarnya rencana pemerintah Jokowi membekukan Ormas Pemuda Pancasila memang sangat tepat. Rekam jejak mereka yang sering kali terlibat tindak premanisme dan kekerasan sudah menjadi alasan yang cukup kuat bagi pemerintah untuk mempertimbangkan pembekuan ormas tersebut.

Di sisi lain banyak aturan undang- undang yang menjelaskan tentang larangan bagi sebuah ormas untuk tidak melakukan tindakan permusuhan dan juga tindakan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Jadi kita tunggu saja ketegasan pemerintah sekarang. 




Itulah gambaran dari kemungkinan tindakan yang akan diambil oleh pemerintahan Joko Widodo. Memang sudah saatnya pemerintah mewujudkan tindakan tegasnya dalam pembekuan ormas, agar ormas tersebut tidak diberi peluang lebih lama lagi merusak keadaan masyarakat umum. Tidak perlu pemerintah ragu, sebab landasan hukum sudah cukup tersedia. 

Dan dalam uraian ini juga dapat diambil kesimpulan bahwa, Film "The Act of Killing" dapat menjadi cermin untuk introspeksi, namun bukan rujukan kebenaran sejarah. Tidak perlu risau bagaimana film tersebut "menjelekkan" hal-hal positif bangsa Indonesia telah demokratis dan menjunjung tinggi HAM. (Baca: Apakah ateisme melanggar Pancasila?)

Terjawab lebih dari 2 tahun lalu
Kau memiliki jawaban yang lebih baik?
Tulis jawaban sekarang