Apa pendapat Indonesia tentang Freeport McMoRan?

Dilihat 238 • Ditanyakan 8 bulan lalu
1 Jawaban 1

Perusahaan asing itu dari negara superpower yang memberikan pendapatan pembangunan negara itu bukanlah kejutan lagi. Terutama kalau sudah berjalan dari tahun 1971. Lebih dari 4 dekade menambang dan masih terus berlanjut. Menjalankan pertambangan emas terbesar di dunia, tidak peduli dari negara mana perusahaan pertambangannya berasal, perusahaan ini akan menjadi konstributor pendapatan terbesar bagi Indonesia (sekitar 1%) dengan perusahaan kami yang masih dalam masa pembangunan, bank dan industri jasa. Sebenarnya, Indonesia sendiri tidak mampu melakukan aktivitas pertambangan sendiri dari awal. Apa kami terlalu bergantung pada perusahaan asing sebagai pendapatan? Itu pastinya, sama halnya dengan negara berkembang lainnya di titik tertentu. 

Taiwan, China, Singapura, dan Thailand semuanya memulai ekonomi mereka dari investasi asing. Dan beberapa masih sangat bergantung dengan mereka. Yaa, Amerika Selatan dan Utara, keduanya adalah investasi asing, yang kemudian "dinasionalisasikan", Perancis sangat banyak melakukan investasinya. Karena itu, hal itu bahkan bukanlah pertanyaan tentang baik atau buruk, tapi tentang kepentingan. Kami orang Indonesia mengharapkan dapat melihat apa yang orang-orang asing ini lakukan dan mencoba melakukannya untuk menurunkan kebergantungan kami kepada mereka yang akhirnya kami dapat mendapatkan kemerdekaan yang sebenarnya. (kuharap)

Masalah HR: Kode etik bisnis itu tergantung dari apa yang pemerintah putuskan. Bisnis tersebut tidak melanggar hukum apapun kalau pemerintah melegalisirkannya, atau tutup mata mengenai hal itu. Tetap tidak bersalah sampai ada buktinya. Bisnis itu akan cukup kuat ketika mereka yang seharusnya mengatur, menginvestigasi, dan memproses aktivitas ilegal ada dalam daftar gaji mu. Hal ini tentu saja mengimplikasikan kepada presiden ke-2 Indonesia, Soeharto, yang meningkatkan kekuatannya dengan persetujuan lisensi Freeport dan juga saling berbagi.

Namun, hal itu akan menggeser jawabannya kedalam seluruh teritori lainnya. Tapi, intinya, apa yang diinginkan Freeport, Freeport akan dapatkan selama mereka tetap membayarnya. Mereka tidak melanggar peraturan apapun, sih...pengacara mereka juga sebentar lagi akan ditunjuk. Mereka memberikan hitungan yang besar ke pemerintahan dan dana sebagai bentuk tanggung jawab kerja sama sosial. Apa yang terjadi selanjutnya itu bukan urusan mereka. Dan distribusi pembagian merk aitu semuanya legal. Memang, ada kerusakan besar pada hutan lokal dan margasatwa (banyak sungai dengan margasatwa tak terdokumentasi sekarang sudah tidak ada tanda kehidupan) dan juga pemindahan penduduk lokal dengan cara yang kurang dari cara etik bisa disebut bencara bahkan dalam pertambangan. Namun, mereka itu entah diizinkan oleh pemerintah atau bahkan dibantu.

Karena itu, bahkan dalam banyak kasus 'pelanggaran hak asasi manusia', ini bukan salah mereka dari awal. Dengan pemerintahan baru yang mengambil pendirian yang lebih kuat untuk preservasi pada lingkungan dan Freeport sudah cukup kaya untuk mengikutinya, semua ini bahkan mungkin bisa disapu dibawah karpet dan tidak akan pernah maju lagi. Sedangkan, untuk kedekatan mereka dengan polisi dan tentara, biarkan aku mengatakan kalau bahkan perusahaan lokal berukuran menengah di Indonesia Timur harus memiliki hubungan dekat dengan pasukan keamanan karena banyaknya banditisme. Entah banditisme itu dibenarkan atau tidak adalah masalah lain. Untuk pendapatku, aku tidak ada masalah dengan Freeport, mereka hanya bermain mengikuti peraturan yang diberikan. Dan mereka adalah pemain yang elit dalam hal itu.

Terjawab 8 bulan lalu
Kau memiliki jawaban yang lebih baik?
Tulis jawaban sekarang