Apa saja kekuasaan yang dimiliki presiden Indonesia?

Dilihat 572 • Ditanyakan lebih dari 1 tahun lalu
1 Jawaban 1

Saya hanya menyalin ini dari UUD 1945 yang saya temukan di internet. (Kamu bisa menbaca versi lengkap dari UUD 1945 Indonesia di internet)


Berdasarkan UUD 1945 Republik Indonesia, sesuai dengan perubahan pertama di tahun 1999, perubahan kedua di tahun 2000, perubahan ketiga di tahun 2001, dan perubahan keempat di tahun 2002, kewenangan presiden antara lain :


Bab III KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

 

Pasal 4


(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. 

(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. 

Pasal 5 


(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).

(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. 


Pasal 10 


Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. 

Pasal 11 


(1) Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.

Pasal 13 


(1) Presiden mengangkat duta dan konsul. 

(2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR.

(3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

Pasal 14 


(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah agung.

 (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

Pasal 15 


Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 16 


Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.

BAB V KEMENTERIAN NEGARA 


Pasal 17 


(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

BAB VIIIA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 


Pasal 23F 


(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden.

Pasal 24A 


(3) Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.


Pasal 24 B 


(3) Anggota Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.


Pasal 24C


(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh Presiden.

Terjawab sekitar 1 tahun lalu
Kau memiliki jawaban yang lebih baik?
Tulis jawaban sekarang