Apakah anda membutuhkan lisensi untuk menjual resep obat secara online?

Dilihat 343 • Ditanyakan 12 bulan lalu
1 Jawaban 1

Validitas e-resep berada di wilayah hukum yang abu-abu, dan karenanya, para e-Farmasi yang menerima e-resep ini sedang diawasi karena memberikan resep obat-obatan yang bertentangan. Bab 4 undang-undang Teknologi Informasi tentang Pengakuan Hukum atas catatan elektronik, Bab 5 undang-undang Teknologi Informasi tentang 'Pengakuan Hukum atas tanda tangan elektronik'. Persyaratan yang dibutuhkan untuk memenuhi bab 5 tersebut antara lain,

  1. Hukum mensyaratkan bahwa informasi, perkara atau dokumen tersebut harus ditandatangani atau memiliki tanda tangan yang diberikan oleh seseorang
  2. Sebuah tanda tangan elektronik dibubuhkan pada tempatnya
  3. Tanda tangan elektronik dibubuhkan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh pemerintah pusat.

Aturan 65 dari 'Peraturan Obat-obatan dan kosmetik, 1945' menyebutkan bahwa sebuah resep harus:

Ditulis dan ditandatangani oleh orang yang memberikannya dengan tandatangan miliknya dan diberi tanggal olehnya.


Setelah menganalisa tabel diatas, kita bisa dengan jelas menyimpulkan bahwa Bab 4 dan 5 dari Undang-undang IT, tahun 2000 dibaca dengan Aturan 65 dari Peraturan Obat-obatan dan kosmetik, tahun 1945, memenuhi legalitas dari resep yang ditulis dan ditandatangani secara elektronik. Oleh karena itu, dengan berpegang pada analisa tersebut, kopi resep hasil pemindaian seharusnya sah dan dapat dilakukan di mata hukum.


Otoritas pengendali obat-obatan entah bagaimana telah seenaknya sendiri mengartikan aturan-aturan yang ada dan meletakkan e-Farmasi tertentu berada dalam pengawasannya, oleh karena mengabaikan prinsip dasar dari 'aturan hukum, sebagai contoh, "Tak ada bidang kerja pemerintah yang berada diatas hukum, dan tak ada pejabat publik yang bisa bertindak sewenang-wenang atau diluar hukum secara unilateral. Dalam konteks ketiga istilahnya berarti aturan menurut hukum yang lebih tinggi. Tak ada hukum tertulis yang bisa dipaksakan oleh pemerintah kecuali ia memenuhi prinsip-prinsip universal yang tak tertulis, seperti persamaan, moralitas, dan keadilan yang melampaui sistem hukum manusia."


Menurut Regulasi Praktik Farmasi tahun 2015 yang dideklarasikan oleh Pharmacy Council of India di bulan Januari 2015, Undang-undang Obat-obatan dan Kosmetik, tahun 1940 dan yang menghalangi e-Farmasi serta penjualan obat online. DCA merupakan undang-undang masa pra-kolonial, yang sudah jelas tak akan mengantisipasi adanya penjualan online obat-obatan, yang dihadapkan dengan e-Farmasi. DCA bungkam pada berbagai aspek yang menyebabkan terhalangnya pertumbuhan Industri Farmasi di India, juga akses untuk pelayanan kesehatan serta pengobatan yang dipikirkan oleh penduduk negara kami.

Karena undang-undang itu bungkam dalam memfungsikan e-Farmasi, serta lisensinya, banyak website seperti itu telah mengambil lisensi yang diatur oleh DCA untuk menjalankan toko obat farmasi sesungguhnya dan karenanya, mereka telah secara harmonis membangunnya supaya pada hakekatnya legal.


Kebutuhan jaman ini adalah untuk merancang perundang-undangan baru yang dengan jelas meletakkan aturan serta panduan untuk mengelola e-Farmasi dalam penjualan berbagai macam obat-obatan. Dengan sejumlah produk palsu obat-obatan, diperlukan adanya pemeliharaan sistem pengecekan dan keuangan, verifikasi resep, serta pembayaran obat yang bisa dilakukan sebelum pengiriman barangnya. Regulasi Farmasi tahun 2015, regulasi nomor 9.1 (h) menyatakan bahwa obat yang diresepkan hanya boleh diberikan kepada pasien/pelayanan, meski, definisi dari sebuah 'pelayanan' itu tidak jelas.

Terjawab sekitar 1 tahun lalu
Kau memiliki jawaban yang lebih baik?
Tulis jawaban sekarang