Apakah diskriminasi etnis Tionghoa masih terjadi di Indonesia? Apa perbedaannya dengan masa lalu?

Dilihat 781 • Ditanyakan lebih dari 1 tahun lalu
1 Jawaban 1

Penduduk Indonesia memiliki suku yang beragam, kita adalah salah satu negara dengan jumlah budaya, bahasa, dan suku yang terbanyak di dunia.


Negara kita dikenal sebagai negara plural yang sejak dulu dipersatukan dengan semboyannya yang terkenal "Bhinneka Tunggal Ika", karena tidak hanya suku, etnis di Indonesia juga sangat beragam, mulai dari etnis Tionghoa, etnis Arab, etnis India, dan masih banyak lagi. Mereka datang pada zaman dahulu kala untuk berdagang, dan akhirnya memutuskan untuk menetap di Indonesia.


Di tengah keberagaman ini, kita semua tahu bahwa hanya satu etnis yang entah mengapa begitu dibenci dan didiskriminasi, yaitu etnis Tionghoa.


Diskriminasi etnis Tionghoa telah terjadi sejak ratusan tahun yang lalu semenjak masa pemerintahan kolonial Belanda yang akhirnya memicu peristiwa Geger Pacinan yang terjadi pada 1740. 

Saat itu pemerintah kolonial Belanda di bawah perintah Gubernur Jendral Valckenier membunuh kurang lebih 10.000 orang keturunan Tionghoa di Batavia. 


Namun setelah lebih dari 200 tahun berlalu, apakah diskriminasi atas etnis ini masih terjadi hingga sekarang? Berikut penjelasannya!


etnis cina



Sejarah Diskriminasi Etnis Tionghoa di Indonesia



Pada masa orde baru dikategorikan sebagai masa yang kelam bagi etnis Tionghoa. Mereka mengalami diskriminasi yang bisa dikategorikan diskriminasi etnis Tionghoa  yang ekstrim. 


Pada saat itu pemerintah orde baru membuat kebijakan-kebijakan yang begitu menyengsarakan masyarakat keturunan Cina yang ada di Indonesia. Pada masa orde baru, pemerintah memberantas hal-hal tentang komunis sehingga semua yang berbau Cina dilarang keras di Indonesia. 


Masyarakat Tionghoa mengalami diskriminasi hampir di semua bidang terutama di bidang politik, sosial, dan budaya. Pemerintah orde baru pada saat itu masih sangat mengutamakan penduduk asli daripada masyarakat keturunan Tionghoa. Misalnya, tidak ada dari kalangan mereka yang boleh menjadi pegawai negeri, sehingga mereka terpaksa berusaha sendiri dengan menjadi pengusaha dan pedagang.


Etnis di Indonesia sebenarnya sangat banyak, lalu mengapa hanya etnis Tionghoa saja yang mengalami diskriminasi? 


Jawabannya ada pada sentimen rasial terhadap etnis Tionghoa. Dugaan paling besar (dan paling nyata) adalah adanya kecemburuan sosial karena kebanyakan keturunan Tionghoa memiliki kehidupan perekonomian yang lebih baik daripada suku-suku asli di Indonesia, dalam arti lain kebanyakan orang Tionghoa kaya-kaya sementara suku asli Indonesia merasa hidup melarat, menyedihkan, dan menderita.


Hal ini memicu bentokan-bentrokan antara pribumi dan etnis Tionghoa. Pada masa Soeharto, sebagian kecil masyarakat keturunan Tionghoa menjadi sangat kaya karena berbagai fasilitas investasi dan orang-orang kaya. Dan sebagian lainnya memperoleh kekayaan mereka dengan wirausaha, karena seperti yang telah disebutkan sebelumnya, instansi pemerintah menolak untuk mengangkat etnis mereka sebagai pegawai.


Orang-orang Tionghoa yang kaya tersebut ini menjadi seperti sebuah perlambangan bagi masyarakat Indonesia bahwa etnis Tionghoa adalah sekumpulan orang-orang kaya, padahal kenyataannya tidak demikian. Banyak orang-orang Tionghoa yang juga hidup dalam keadaan susah dan pas-pasan.


Tapi kebencian dan rasa iri telah membuat keadaan menjadi sangat rumit, masyarakat asli terlanjur tidak senang dengan keberadaan etnis Tionghoa. 


Puncak dari rasa kebencian itu terjadi pada bulan Mei 1998. Kerusuhan terjadi di Jakarta dan menargetkan masyarakat etnis Tionghoa sebagai sasarannya. Kejadian ini merupakan salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah bangsa Indonesia, banyak sekali masyarakat Tionghoa yang dibunuh, dirampas hartanya, dan diperkosa. 


etnis cina

Pada masa orde baru, pemerintah beralasan khawatir jika masyarakat keturunan Tionghoa bisa menyebarkan paham komunis sehingga semua hal yang berhubungan dengan Cina sangat dilarang keras. 


Pada tahun 1965 Cina yang menjadi negara komunis besar saat itu dianggap punya peran penting dalam Gerakan 30 September 1965. Banyak masyarakat keturunan Tionghoa saat itu yang menjadi korban karena dianggap komunis atau mata-mata komunis. 


Padahal kenyataannya, seluruh tuduhan itu tidak ada yang terbukti hingga saat ini.




Diskriminasi Etnis Tionghoa di Indonesia



Diskriminasi etnis Tionghoa sepertinya masih terjadi hingga saat ini. Terbukti dengan beberapa peristiwa yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia yang menargetkan masyarakat keturunan Tionghoa sebagai korban. 


Contohnya, pada tahun 2016 seorang pria keturunan Tionghoa dipukuli sejumlah orang dan diteriaki dengan kata-kata kasar yang menunjukan gejala kebencian rasialis.


Masyarakat keturunan Tionghoa sungguh terdiskriminasi pada masa pemerintahan Presiden Soekarno pada tahun 1959-1960. 

Pada Mei 1959 pemerintah mengeluarkan PP No. 10/1959 yang isinya menetapkan bahwa semua usaha dagang kecil milik orang asing di tingkat desa tidak diberi izin lagi setelah tanggal 31 Desember 1959. 

Peraturan yang dikeluarkan pemerintah ini terutama ditujukan pada pedagang kecil keturunan Tionghoa yang sebagian terbesar dari orang-orang asing yang melakukan usaha tingkat desa. 


Kebijakan ini hanya membuat perlakuan rasis terhadap masyarakat keturunan Tionghoa semakin mengeras, semakin mengerikan. Pemerintah Indonesia bahkan mengeluarkan Keputusan Presiden yang mengatur tentang penetapan nama etnis Tionghoa.


Dan selama tahun 1960-1961 lebih dari seratus ribu orang Tionghoa pergi meninggalkan Indonesia. Kebanyakan dari mereka mengalami kesengsaraan. Warga keturunan Tionghoa dianggap sebagai warga negara asing di Indonesia dan bahkan kedudukannya berada di bawah warga pribumi yang secara tidak langsung hanya membuat mereka terdiskriminasi. 


Etnis Tionghoa di Indonesia



Presiden Pembawa Perubahan, Gus Dur



Namun awan cerah rupanya mulai menghinggapi kehidupan masyarakat keturunan Tionghoa pada masa pemerintahan presiden RI ke-4 (alm.) Abdurrahman Wahid atau yang kerap dipanggil Gus Dur atau presiden Abdurrahman Wahid. 


Gus Dur merupakan presiden pertama Indonesia yang pertama kali memperjuangkan kewarganegaraan masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia dalam posisi yang sebenarnya, yaitu sebagai warga negara yang menerapkan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Dalam Pancasila terdapat semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti 'berbeda-beda tapi tetap satu yaitu bangsa Indonesia' dan beliau menerapkan hal ini dengan sebenar-benarnya. 


Pada tahun 1998, Gus Dur tampil sebagai seorang tokoh bijaksana pada masa-masa sulit etnis Tionghoa. 


Beberapa saat setelah terjadi kerusuhan Mei 1998, Gus Dur yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdhatul Ulama menyerukan kepada warga etnis Tionghoa yang sedang berada di luar negeri untuk segera kembali ke Indonesia dan menjamin keselamatan mereka. 


Bentuk pembelaan Gus Dur terhadap masyarakat Tionghoa Indonesia ketika menjabat sebagai presiden ke-4 Indonesia adalah pencabutan Inpres Nomor 14/1967 yang merupakan produk rezim Orde Baru yang di dalamnya menyatakan diskriminasi atas kelompok masyarakat Tionghoa di Indonesia. 


Kemudian beliau menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 19/2001 tertanggal 9 April 2001 yang meresmikan hari Imlek sebagai hari libur fakultatif, yang kemudian pada era kepemimpinan Presiden Megawati, Imlek resmi dinyatakan sebagai hari libur nasional mulai tahun 2003 melalui keputusan presiden Nomor 19 tahun 2002. 


Karena jasanya yang teramat besar untuk masyarakat etnis Tionghoa, Gus Dur diberi gelar "Bapak Tionghoa Indonesia" oleh orang-orang Tionghoa di klenteng Tay Kek Sie Semarang. 


Saat itu langkah yang diambil beliau dianggap oleh sebagian orang sebagai langkah yang kontroversial atau sesuatu yang dianggap tidak bisa diterima oleh akal, karena pada saat itu kelompok etnis Tionghoa dianggap sebagai kelompok yang menyebabkan terjadinya Krisis Ekonomi pada tahun 1998, tapi beliau tidak bergeming. 


Sejak penetapan Imlek sebagai hari libur nasional, masyarakat Tionghoa akhirnya bisa merayakan Imlek dengan bebas tanpa adanya tekanan dan ketakutan. 


etnis cina


Gus Dur dikenal sebagai pribadi yang menjunjung tinggi pluralisme dan kesatuan. Beliau menginginkan kelompok etnis keturunan Tionghoa setara dengan suku bangsa lain, tanpa adanya perbedaan atau pembedaan sesuai dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. 


Bagi masyarakat keturunan Tionghoa, Gus Dur dinilai telah menghapus kekangan, prasangka, dan tekanan, karena pada masa Orde Baru kaum Tionghoa kerap mendapatkan diskriminasi yang buruk dari pemerintah Indonesia dan masyarakat pada umumnya. 


Sebelumnya, kaum Tionghoa selalu menjadi atas terjadinya keburukan yang menimpa masyarakat. Setiap ada keburukan yang terjadi di masyarakat kaum etnis Tionghoa yang disalahkan, sebagai akibat dari iri hari dan kebencian masyarakat lainnya. 


Selain itu, Gus Dur juga telah mengembalikan kebebasan mereka dalam berekspresi. Semua hal yang berkaitan dengan kebudayaan Cina dibebaskan oleh Gus Dur, seperti kesenian Barongsai dan Bahasa Mandarin yang mulai disandingkan dengan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris menjadi bahasa penting yang dipelajari di sekolah. 


-


Dengan melihat rangkaian peristiwa yang dialami oleh salah satu etnis di Indonesia yaitu etnis Tionghoa di Indonesia pada saat itu menandakan bahwa adanya jurang pemisah antara orang keturunan Cina dan Indonesia asli. 

Hal ini disebabkan karena kecemburuan sosial yang diakibatkan karena orang Cina banyak yang menjadi saudagar kaya sedangkan orang Jawa menjadi pegawainya saja. 


Tidak hanya itu saja, sebagai fakor penyebab pecahnya hubungan etnis Tionghoa dan Indonesia juga akibat dari ada golongan tertentu yang memecah belah kedua golongan ini untuk kepentingan politik. 

Untung saja sekarang ini masyarakat sudah mulai menerima karena tingkat pendidikan yang terus meningkat dan pemikiran sudah maju, sehingga banyak yang berhasil dalam usahanya dan saling bekerja sama untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik


Tapi masih saja ada beberapa golongan masyarakat yang termakan hasutan kebencian yang tidak jelas sumbernya hanya demi kepentingan pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Di era yang serba maju dan beradab seperti saat ini, tentu hal ini sangat disayangkan.


Sebagai bangsa yang bermartabat, bangsa Indonesia seharusnya menjaga toleransi antara semua warga negara Indonesia dengan tidak membeda-bedakan suku atau ras tertentu demi mengejar ketertinggalan kita di persaingan dunia internasional.


Terjawab lebih dari 1 tahun lalu
Kau memiliki jawaban yang lebih baik?
Tulis jawaban sekarang