Apakah Jawa Timur Akan Ada Pemekaran?

Dilihat 301 • Ditanyakan 7 bulan lalu

PEMILIHAN Gubernur Jawa Timur tidak lama lagi dapat berlangsung, na­mun selagi ini resonansinya su­dah nyaring terdengar, ter­utama sehabis dua gunakan kan­didat diumumkan. Artikel ini tidak hendak membahas lebih jauh para kandidat ter­se­but, tapi menghendaki menge­te­ngah­kan isu yang berasal dari satu} tahun, lebih-lebih puluhan tahun. 


Area di Ja­tim untuk jadi provinsi ter­sendiri. Dalam sidang pari­pur­na pengesahan empat pera­tur­an area (perda) DPRD Jem­ber berasal dari satu} tahun lalu, mi­sal­nya, Bupati Jember selagi itu MZA Djalal memberikan gagasan pembentukan provinsi baru di Jawa Timur yang meliputi ka­bupaten di kawasan tapal kuda. Salah satu alasan yang di­ke­mu­kakan oleh Bupati Djalal adalah Provinsi Jawa Timur selagi ini terlalu gemuk, penduduknya udah raih 40 juta jiwa.

Gagasan yang disampaikan oleh Bupati Jember berikut se­benarnya bukanlah gagasan baru. Da­lam berbagai surat kabar yang terbit di Surabaya terhadap 1956, gagasan pemekaran ini udah ramai di­bicarakan. Hanya, ter­da­pat per­be­daan mengenai wila­yah mana yang mestinya men­dapat pe­ningkatan status. Jika Bupati Jem­ber mewa­ca­na­kan wilayah tapal kuda jadi provinsi baru, gagasan yang ber­kem­bang terhadap tahun 1956 adalah peningkatan standing Kota­pa­radja Surabaya jadi pro­vinsi layaknya halnya Ko­ta­pradja Jakarta Raya. Dalam be­ri­ta uta­ma Harian Suara Rakjat pa­da edisi 8 Februari 1956, mi­sal­nya, tertulis, “Surabaja udah pe­nuhi sjarat-sjarat untuk standing provinsi.”

Kepada koran berikut wali kota Surabaya yang selagi itu dijabat Mustadjab beri tambahan keterangan, pada lain, “Se­be­nar­nja menurut ketentuan-ke­tentuan jang biasanja berlaku di luar negeri dan sjarat2 jang kini dimiliki oleh Kotaparadja Sura­ba­ja, maka kota Surabaja udah da­pat didjadikan area tingkat pro­vinsi layaknya halnja dengan Ko­taparadja Jakarta Raya.” Me­nu­rut harian itu konsep berikut udah diajukan kepada peme­rin­tah pusat dan tinggal menung­gu keputusan berkumandnagnya <a href="http://goeastjava.net/"<goeastjava</a>

Menurut Wali Kota Mus­tadjab, paling tidak terkandung tiga syarat yang udah dimiliki Kota Surabaya untuk jadi sebuah provinsi. Pertama, ke­majuan industri yang begitu pesat dan mungkin menduduki area nomer satu di semua Indonesia, begitu juga didalam hal perda­gang­an dengan pela­buh­an Samudra Tanjung Parak. ­Ke­m­ajuan yang dicapai Kota Surabaya bukan cuma gara-gara banyaknya in­dus­tri-industri be­sar asing, te­tapi umum­nya rak­yat Su­ra­baya ada­­lah in­dus­try min­ded. Ke­dua, le­tak Su­­ra­ba­ya yang cen­trum, ter­ut­a­ma da­lam hu­bu­ngan­nya de­ngan area Indonesia timur, se­dang­kan ta­nah untuk per­luasan area pun memadai dan ting­kat penghi­dup­an adalah ren­dah. Ketiga, se­jarah revolusi In­do­nesia juga mengakui bah­wa Kota Surabaya adalah yang ter­ma­syhur seba­gai pelopor Re­vo­lusi 1945 yang kini banyak di­la­ku­kan pem­ba­ngunan da­lam segala lapangan. Keempat, jum­lah masyarakat Kota Sura­ba­ya pa­da selagi itu su­dah raih 1 juta jiwa. De­ngan demikian, kota ini udah me­menuhi syarat me­nge­nai ketetapan kuantitas penduduk.

Selanjutnya Mustadjab me­nga­takan bahwa konsep per­luasan Kota Surabaya didalam meng­hadapi standing provinsi itu terhadap tahun 1953 udah diajukan ke Kementerian, tapi sampai Februari 1956 belum tersedia ke­pas­tian, gara-gara belum disa­h­kan­nya Undang-Undang Pokok Pe­me­rintah Daerah (Suara Rakjat , 8/2/1956; Harian Umum, 2/12/1953). Undang-undang ini lantas disahkan terhadap 17 Januari 1957 oleh Presiden Soe­karno, tapi standing Kota Sura­baya ­sebagai provinsi tidak terea­lisasi. Sejauh ini saya be­lum menemukan penjelasan mengapa usulan Pemerintah Kota Surabaya untuk mem­per­oleh peningkatan standing seba­gai provinsi tidak dikabulkan oleh pemerintah pusat.

PP Nomor 78 Tahun 2007

Dalam berasal dari satu} hal, apa yang disampaikan oleh Wali Kota Mustajab tidak jauh ber­beda dengan persyaratan se­buah area untuk diusulkan men­jadi provinsi sebagaimana diatur didalam Peraturan Peme­rintah Republik Indonesia No­mor 78/2007 mengenai Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Da­lam ketetapan ini disebutkan bah­wa pembentukan area pro­vinsi bersifat pemekaran pro­vinsi dan penggabungan be­berapa kabupaten/kota yang ber­sandingan terhadap wilayah pro­vinsi yang tidak sama kudu me­me­nuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.  

Jadilah yang pertama untuk menjawab!
Tulis jawaban sekarang