Bagaimana pendapat orang Cina Indonesia tentang pengadopsian nama-nama Indonesia?

Dilihat 355 • Ditanyakan 9 bulan lalu
1 Jawaban 1

Bangsa Cina adalah bangsa pedagang yang selalu berekspansi ke seluruh penjuru bumi dan telah menjalin kerjasama perdagangan semenjak zaman kerajaan (era dinasti) sampai sekarang. Hampir semua penjuru bumi pasti ada etnis Cina yang menempati. Bahkan orang-orang Cina di Indonesia sendiri ada banyak dan mereka memiliki nama Cina yang diberikan secara tradisional beserta nama keluarga mereka.

Tionghoa-Indonesia adalah salah satu etnis di Indonesia yang asal usul leluhur mereka berasal dari Tiongkok (China). Biasanya mereka menyebut dirinya dengan istilah Tenglang (Hokkien), Tengnang (Tiochiu), atau Thongnyin (Hakka). Dalam bahasa Mandarin mereka disebut Tangren (Hanzi: 唐人, "orang Tang") atau lazim disebut Huaren (Hanzi Tradisional: 華人 ; Hanzi Sederhana : 华人) . Disebut Tangren dikarenakan sesuai dengan kenyataan bahwa orang Tionghoa-Indonesia mayoritas berasal dari Tiongkok selatan yang menyebut diri mereka sebagai orang Tang, sementara orang Tiongkok utara menyebut diri mereka sebagai orang Han (Hanzi: 漢人, Hanyu Pinyin: Hanren, "orang Han"). 


Tionghoa atau Tionghwa, adalah istilah yang dibuat sendiri oleh orang Tionghoa di Indonesia, yang berasal dari kata zhonghua dalam Bahasa Mandarin. Zhonghua dalam dialek Hokkian dilafalkan sebagai Tionghoa. Wacana Cung Hwa setidaknya sudah dimulai sejak tahun 1880, yaitu adanya keinginan dari orang-orang di Tiongkok untuk terbebas dari kekuasaan dinasti kerajaan dan membentuk suatu negara yang lebih demokratis dan kuat. Wacana ini sampai terdengar oleh orang asal Tiongkok yang bermukim di Hindia Belanda yang ketika itu dinamakan Orang Cina.


Sekelompok orang asal Tiongkok yang anak-anaknya lahir di Hindia Belanda, merasa perlu mempelajari kebudayaan dan bahasanya. Pada tahun 1900, mereka mendirikan sekolah di Hindia Belanda, di bawah naungan suatu badan yang dinamakan "Tjung Hwa Hwei Kwan", yang bila lafalnya diindonesiakan menjadi Tiong Hoa Hwe Kwan (THHK). THHK dalam perjalanannya bukan saja memberikan pendidikan bahasa dan kebudayaan Tiongkok, tetapi juga menumbuhkan rasa persatuan orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda, seiring dengan perubahan istilah "Cina" menjadi "Tionghoa" di Hindia Belanda.




Leluhur orang Cina di Indonesia berimigrasi secara bergelombang sejak ribuan tahun yang lalu melalui kegiatan perniagaan. Peran mereka beberapa kali muncul dalam sejarah Indonesia, bahkan sebelum Republik Indonesia dideklarasikan dan terbentuk. Catatan-catatan dari Tiongkok menyatakan bahwa kerajaan-kerajaan kuno di Nusantara telah berhubungan erat dengan dinasti-dinasti yang berkuasa di Tiongkok. Faktor inilah yang kemudian menyuburkan perdagangan dan lalu lintas barang maupun manusia dari Tiongkok ke Nusantara dan sebaliknya.


Ramainya interaksi perdagangan di daerah pesisir tenggara Tiongkok, menyebabkan banyak sekali orang-orang yang juga merasa perlu keluar berlayar untuk berdagang. Tujuan utama saat itu adalah Asia Tenggara. Karena pelayaran sangat tergantung pada angin musim, maka setiap tahunnya para pedagang akan bermukim di wilayah-wilayah Asia Tenggara yang disinggahi mereka. Demikian seterusnya ada pedagang yang memutuskan untuk menetap dan menikahi wanita setempat, ada pula pedagang yang pulang ke Tiongkok untuk terus berdagang.


Pengadopsian Nama Bagi Orang-Orang Cina di Indonesia



Setelah negara Indonesia merdeka, orang Tionghoa yang berkewarganegaraan Indonesia digolongkan sebagai salah satu suku dalam lingkup nasional Indonesia, yaitu suku Tionghoa, sesuai dengan Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. 

Pada Orde Lama, terdapat beberapa menteri Republik Indonesia dari keturunan Tionghoa seperti Oei Tjoe Tat, Ong Eng Die, Siauw Giok Tjhan, dll. Bahkan Oei Tjoe Tat pernah diangkat sebagai salah satu Tangan Kanan Ir. Soekarno pada masa Kabinet Dwikora. Pada masa ini hubungan Ir. Soekarno dengan beberapa tokoh dari kalangan Tionghoa dapat dikatakan sangat baik. Walau pada Orde Lama terdapat beberapa kebijakan politik yang diskriminatif seperti Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1959 yang melarang WNA Tionghoa untuk berdagang eceran di daerah di luar ibukota provinsi dan kabupaten. Hal ini menimbulkan dampak yang luas terhadap distribusi barang dan pada akhirnya menjadi salah satu sebab keterpurukan ekonomi menjelang tahun 1965 dan lainnya.


Akan tetapi pada masa Orde Baru Warga keturunan Tionghoa juga dilarang berekspresi. Sejak tahun 1967, warga keturunan dianggap sebagai warga negara asing di Indonesia dan kedudukannya berada di bawah warga pribumi, yang secara tidak langsung juga menghapus hak-hak asasi mereka. Kesenian barongsai secara terbuka, perayaan hari raya Imlek, dan pemakaian Bahasa Mandarin dilarang, meski kemudian hal ini diperjuangkan oleh komunitas Tionghoa Indonesia terutama dari komunitas pengobatan Tionghoa tradisional karena pelarangan sama sekali akan berdampak pada resep obat yang mereka buat yang hanya bisa ditulis dengan bahasa Mandarin. Bahkan satu-satunya surat kabar berbahasa Mandarin yang diizinkan terbit adalah Harian Indonesia yang sebagian artikelnya ditulis dalam bahasa Indonesia.


Selain itu, selama masa Orde Baru dilakukan penerapan ketentuan tentang Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, atau yang lebih populer disebut SBKRI, yang utamanya ditujukan kepada warga negara Indonesia (WNI) etnis Tionghoa beserta keturunan-keturunannya. Walaupun ketentuan ini bersifat administratif, secara esensi penerapan SBKRI sama artinya dengan upaya yang menempatkan WNI Tionghoa pada posisi status hukum WNI yang "masih dipertanyakan". Hal tersebut bahkan berimbas pada penggunaan nama Cina yang dianjurkan untuk mengganti dengan nama pribumi pada masa itu.




Pada era Orde Baru, penggunaan nama Cina sempat menjadi polemik di masyarakat. Terkait dengan pertanyaan mengenai penggunaan nama Tionghoa oleh WNI, penggunaan nama Tionghoa tersebut diatur dalam Pasal 5 Keputusan Presiden No. 240 Tahun 1967 tentang Kebijaksanaan Jang Menjangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing (“Keppres 240/1967”) yang menyebutkan :


“Khusus terhadap warga negara Indonesia keturunan asing jang masih memakai nama Cina diandjurkan mengganti nama-namanja dengan nama Indonesia sesuai dengan ketentuan jang berlaku.”


Dari ketentuan tersebut, dapat kita ketahui bahwa memang terdapat anjuran untuk mengubah nama Cina menjadi nama Indonesia. Namun demikian, anjuran bukanlah suatu kewajiban yang harus dipatuhi. Terlebih lagi, tidak terdapat sanksi dalam Keppres 240/1967 yang dapat diterapkan jika tidak merubah nama Cina ke nama Indonesia. Dengan demikian, hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang melarang WNI untuk menggunakan nama Tiong Hoa.


Meskipun pada era Orde Baru etnis cina sempat terdiskriminasi hak asasinya, namun di masa sekarang ini mereka sudah tidak lagi menganggap hal tersebut sebagai suatu kesalahan yang harus dibayar mahal. Mereka lebih memilih untuk hidup secara damai dan menjunjung tinggi toleransi terhadap sesama. Hal tersebut dapat kita lihat dari kemajuan ekonomi dan bisnis kita yang saat ini masih didominasi oleh para pengusaha cina. Bahkan pada saat ini budaya Cina yang dibawa oleh etnis Cina (keturunan) bisa pula dinikmati oleh warga pribumi dan menjadikan hubungan antara warga etnis cina dan suku lainnya di Indonesia menjadi lebih harmonis.


Terjawab 9 bulan lalu
Kau memiliki jawaban yang lebih baik?
Tulis jawaban sekarang