Mengapa militer mempunyai sistem pengadilan sendiri?

Dilihat 691 • Ditanyakan sekitar 1 tahun lalu
1 Jawaban 1

Jadi yang anda tanyakan adalah mengapa pengadilan sipil tidak dapat menyelenggarakan kerangka hukum unik untuk militer. Saya rasa hal tersebut dikarenakan pengadilan militer dalam berjalan efektif untuk pengadilan hukum dan kesaksian akuntabilitas profesional.

Banyak kejahatan pada sistem keadilan militer yang tidak memiliki persamaan ketika dibandingan dengan hukum sipil, karena bentuknya terikat pada kode etik professional dari militer. Oleh karena itu tujuan yang ingin dicapai bukan hanya untuk menegakkan keadilan bagi terdakwa ataupun korban lainnya, namun untuk mempertahankan keefektifan dari fungsi militer dan posisinya dalam masyarakan yang demokratis.

Sebagai contoh, seorang warga negara memiliki hal konstitusi yang dilindungi untuk dapat mengkritik pemerintah. Namun karena mempertahankan militer agar tetap terkendali merupakan hal yang penting (untuk mencegah adanya pemberontakan atau kudeta militer), saat seorang anggota militer memperlihatkan sikap yang tidak sopan terhadap atasannya atau pemerintahan, hal tersebut dapat dianggap sebagai suatu tindak kejahatan.

Pengadilan sipil dapat dilangsungkan untuk menegakkan keadilan bagi anggota militer, namun praktek tersebut tidak dapat mengakomodasi cara militer menjalankan peraturannya. Pengadilan militer tidak memiliki kualifikasi untuk melaksanakan aspek professional pemerintahan dari pengadilan militer . Pengadilan sipil tidak memiliki cukup pengetahuan mengenai bagaimana suatu kejadian dapat mempengaruhi moral atau disiplin di dalam militer. Pengadilan sipil juga tidak memiliki keahlian untuk memahami bagaimana suatu hal dapat mempengaruhi pengambilan keputusan militer. Kewajiban hukum dapat memiliki konsekuensi buruk yang tidak diharapkan dalam setiap situasi.

Saya pernah membaca bahwa di Cina, jika seorang pengemudi truck menabrak pejalan kaki sampai pejalan kaki tersebut cacat, si pengemudi memiliki kewajiban terhadap pejalan kaki yang terluka tersebut secara finansial sampai di pejalan kaki sembuh dan dapat bekerja kembali. Hal tersebut cukup masuk akal. Masalahnya adalah, bagaimana jika pejalan kaki tersebut tidak penah dapat bekerja kembali? Pengemudi truk akan mengalami masalah keuangan yang besar. Jadi jika pengemudi truk secara tidak sengaja menabrak pejalan kaki, dia justru memiliki dorongan untuk melukai pejalan kaki tersebut sampai dia meninggal. Jadi sekarang, jika hal tersebut dapat terjadi ketika hukum lalu lintas tidak dipikirkan secara baik, bayangkan konsekuensapa yang mungkin ditetapkan ketika melibatkan orang – orang yang mengoperasikan senjata api.

Jika kita melihat pertanyaan ini dari sudut lain, apakah anda sebagai seorang warga negara akan merasa cukup kompeten untuk menjadi juri dari persidangan seorang anggota militer untuk kasus penyerangan yang berhubungan dengan tugas mereka? Saya rasa saya tidak memiliki cukup kompetensi untuk hal tersebut.

Konstitusi menyediakan juri yang berasal dari rekan militer. Dengan mempertimbangkan bahwa hak dan kewajiban mereka sama dengan warga negara yang lain, saya merasa nyaman dengan pemikiran bahwa orang yang berhak untuk melakukan penilaian terhadap anggota militer dalam pengadilan adalah rekan sejawat mereka.

Namun pertimbangan lainnya adalah pengadilan militer bukan merupakan sistem keadilan militer secara keseluruhan dan hanya merupakan pilihan terakhir. Sebagian besar pelanggaran ditangani oleh rantain komando. Saya tidak yakin seberapa mudah pengadilan sipil dapat cocok dalam sistem tersebut.

Terjawab 10 bulan lalu
Kau memiliki jawaban yang lebih baik?
Tulis jawaban sekarang